Komite Eksekutif PSSI, seperi dilansir tim media PSSI di Jakarta, Rabu, telah memerintahkan seluruh jajaran di bawahnya untuk menginstruksikan PT Liga Indonesia agar mempersiapkan dan menyusun tahapan pelaksanaan Kompetisi ISL dan Divisi Utama musim kompetisi 2015/16 yang rencananya digelar pada Oktober 2015, sekaligus menyiapkan turnamen pramusim sebagai bagian dari persiapan agenda kompetisi.
PSSI juga akan meneruskan kembali program Football Development sebagai bagian inti dari pembinaan dan pengembangan sepak bola Indonesia yang meliputi agenda pendidikan dan pelatihan teknik, pengembangan anggota PSSI, serta peningkatan infrastruktur.
Selanjutnya, menyiapkan dan menyusun kembali jadwal kompetisi amatir dan kelompok umur untuk musim kompetisi 2015/2016 meliputi Liga Nusantara, Piala Soeratin, dan U-15 Nasional.
Kemudian PSSI akan menyiapkan pembentukan ofisial tim nasional dan program pemusatan latihan dengan menyesuaikan kalender kegiatan tim nasional.
Yang terakhir, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan Kepolisian RI sebagai bagian dari rencana program dan kegiatan PSSI.
Komite Eksekutif PSSI juga menyikapi keputusan PTUN ini sebagai momentum yang tepat untuk mengakhiri segala bentuk aktifitas yang kontraproduktif terhadap sepak bola Indonesia seperti telah disarankan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Pimpinan DPR RI, Komisi X DPR RI, dan Komnas HAM, serta masyarakat sepak bola Indonesia.
Oleh karena itu, Komite Eksekutif PSSI mengimbau kepada Menpora untuk menyikapi putusan PTUN dengan bijak. Bahwa keputusan tersebut bukanlah soal menang atau kalah, tetapi sekali lagi sebagai momentum untuk mengakhiri segala bentuk aktifitas yang kontraproduktif terhadap sepak bola nasional untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dengan menemukan formulasi yang tepat dalam bingkai sinergitas demi membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik.
Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN yang dipimpin oleh Hakim Ujang Abdullah memutuskan bahwa SK Pembekuan PSSI oleh Menpora tidak sah sehingga keberadaannya tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Menurut pertimbangan Majelis Hakim, penerbitan SK tersebut telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di antaranya asas profesionalisme, proporsionalitas, dan di luar kewenangan.
Dalam amar putusannya hakim juga memerintahkan Kemenpora sebagai pihak tergugat untuk segera mencabut SK tersebut.
Selain itu, Kemenpora juga diwajibkan membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp277 ribu.
Namun, atas putusan tersebut Kemenpora menyatakan akan mengajukan banding dalam 14 hari mendatang.
No comments:
Post a Comment